Berita-Berita Politik

August23
Belum Merdeka Sepenuhnya
Saturday, 23 August 2014 pukul 03.23 WIB  Kategori Politik

Arsad bisa saja mengikuti upacara kemerdekaan setiap 17 Agustus, tapi di dalam hatinya, Arsad belum merasa merdeka. Alasannya dia ceritakan dalam perbincangan Agama dan Masyarakat KBR, Rabu (13/8) malam.

August20
Gubernur Jabar: Prabowo belum kalah
Wednesday, 20 August 2014 pukul 14.15 WIB  Kategori Politik

Bandung (SAPULIDI News) - Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menyatakan Prabowo-Hatta belum kalah dalam Pemilihan Presiden 2014, karena masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Insya-Allah pak Prabowo menjadi pemenang," kata politisi PKS itu dalam Silaturahmi dan Halalbihalal dengan tim Koalisi Merah Putih wilayah Jabar yang dihadiri Prabowo di Gedung Sasana Budaya Ganesha, Kota Bandung, Selasa.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Heryawan menyampaikan pujiannya kepada calon presiden Prabowo Subianto yang dinilai mampu meredam massa pendukungnya dalam merespons hasil Pilpres 2014.

"Kita harus tiru pribadi beliau yang sabar, bisa meredam seluruh massa pendukung. Beliau patut dicontoh dengan kesabarannya menghadapi berbagai serangan politik," katanya.

Ia berharap kepribadian Prabowo yang penuh kesabaran dapat ditiru oleh seluruh relawan dan tim sukses Prabowo-Hatta.

"Salut kepada pak Prabowo, karena beliau bisa menghadapi masalah dengan penuh kesabaran, meskipun banyak sekali serangan dari kiri dan kanan," kata Heryawan.

Kehadiran Prabowo itu disambut meriah oleh massa pendukungnya yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih, kaum ibu-ibu dan sejumlah organisasi massa lainnya.

Dalam sambutannya Prabowo akan terus berjuang untuk mendapatkan keadilan dan memohon dukungan kepada masyarakat Jabar untuk membuktikan segala kecurangan pemilihan presiden.

Pilpres 2014 sudah berlangsung pada 9 Juli 2014 dan KPU sudah memutuskan pemenangnya pada 22 Juli 2014, namun keputusan itu digugat ke MK dan kini tinggal menunggu keputusan MK pada 21 Agustus 2014.

Sumber : ANTARA

August13
Pemilu 2014 Lebih Baik
Wednesday, 13 August 2014 pukul 17.39 WIB  Kategori Politik

Jakarta [SAPULIDI News] - Banyak orang menilai pelaksanaan pemilu presiden 2014 kali ini lebih baik dari pemilu sebelumnya.

August13
Jokowi ingin percepat program untuk rakyat
Wednesday, 13 August 2014 pukul 07.10 WIB  Kategori Politik

Jakarta (SAPULIDI News) - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menginginkan agar ada program percepatan untuk rakyat Indonesia mengingat APBN Perubahan 2014 dan ruang fiskal yang tersedia pada 2015 sangat terbatas untuk melaksanakan agenda kerakyatan.

"Ini tantangan besar yang dihadapi pemerintahan Jokowi-JK. Tak hanya nampak dari warisan utang yang mencapai lebih dari Rp3000 triliun. APBNP tahun 2014 dan ruang fiskal yang tersedia pada tahun 2015 sangatlah terbatas," kata Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto di Jakarta, Rabu.

Menurut Hasto, buramnya potret fiskal menjadi tantangan dan seni pemerintahan tersendiri bagi Jokowi.

"Rakyat, khususnya yang rentan terhadap berbagai persoalan kemiskinan seperti petani dan nelayan, harus menjadi fokus perhatian kita", kata Jokowi sebagaimana dikutip Hasto saat memberikan pengarahan ke tim transisi.

Dalam setiap pengarahan terhadap agenda pokok yang harus dijalankan tim transisi, kata Hasto, maka Jokowi berulang kali menegaskan bahwa kantor transisi harus menjabarkan program-program seperti mempercepat Kartu Indonesia Sehat, Indonesia Pintar, penataan rumah rakyat.

"Ke depan tidak boleh lagi nelayan tidak bisa melaut hanya karena tidak ada solar, ataupun modal", kata Hasto. Pokja APBN dan Energi diharapkan mencari terobosan.

"Kebijakan ekonomi berdikari dan kedaulatan energi memerlukan cara berpikir baru dalam implementasi kebijakan. Tidak boleh lagi kebijakan pemerintah tersandera oleh berbagai kelompok kepentingan seperti mafia impor dan mafia minyak," katanya.

Sumber : ANTARA

August10
Ini 100 Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2014-2019
Sunday, 10 August 2014 pukul 01.09 WIB  Kategori Politik

Bandung [SAPULIDI News] - Rencananya pada tanggal 1 September 2014, 100 anggota DPRD Provinsi Jawa Barat akan dilantik dan di sumpah untuk mewakili masyarakat Jawa Barat mengemban tugas sebagai wakilnya.

August8
MK izinkan KPU buka kotak suara
Friday, 08 August 2014 pukul 18.45 WIB  Kategori Politik

Jakarta [SAPULIDI News] - Mahkamah Konstitusi (MK) mengizinkan KPU membuka kotak suara, sepanjang melibatkan saksi dari dua pasangan Capres-Cawapres Pilpres 2014.

August7
Menteri pemerintahan baru tidak harus populer
Thursday, 07 August 2014 pukul 07.37 WIB  Kategori Politik

Yogyakarta (SAPULIDI News) - Menteri dalam kabinet pemerintahan periode 2014-2019 sebaiknya tidak harus tokoh populer melainkan yang dapat mengutamakan profesionalitas, kata pengamat politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Tulus Warsito.

"Tidak harus dari tokoh yang sudah populer, bisa saja sama sekali tidak dikenal publik namun benar-benar bisa bekerja dan menjunjung tinggi profesionalitas," kata Tulus di Yogyakarta, Rabu.

Menurut dia, banyak tokoh yang sebetulnya memiliki potensi besar dan mampu bekerja serta menguasai bidangnya, namun tidak populer hingga saat ini.

"Yang terpenting perlu dilihat postur keilmuannya, penguasaan bidang, pola kerja dan integritasnya," kata dia.

Ia juga berpendapat bahwa pembantu kabinet mendatang adalah yang dapat menyesuaikan dengan pola kerja Joko Widodo apabila nantinya resmi dilantik menjadi presiden.

"Cara kerja Jokowi kami perkirakan tidak jauh berbeda dengan saat di Solo dan Jakarta. Menteri harus yang dapat menyesuaikan dengan pola kerjanya," kata dia.

Sementara itu, terkait kemungkinan adanya perdebtan calon menteri diambil dari partai politik, menurut dia, tidak masalah, asalkan tetap dapat menekankan profesionalitas.

"Dari partai politik atau bukan, tidak masalah. Yang penting bisa menjalankan tugas seperti dalam kontrak politik," kata dia.

Sumber : ANTARA

July23
Wapres Boediono ucapkan selamat kepada Jokowi dan JK
Wednesday, 23 July 2014 pukul 09.00 WIB  Kategori Politik

Jakarta (SAPULIDI News) - Wakil Presiden Boediono menyampaikan ucapan selamat atas penetapan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih dalam Pilpres 2014.

"Bapak Wakil Presiden baru saja menelpon keduanya untuk mengucapkan selamat atas penetapan keduanya sebagai presiden dan wapres mendatang," kata Juru Bicara Wapres Yopie Hidayat dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Rabu.

Wapres Boediono, menurut Yopie, siap bekerja sama membantu calon pemimpin Indonesia masa jabatan 2014-2019 itu dalam melakukan persiapan perpindahan kewenangan pemerintahan secara resmi pada Oktober 2014 nanti.

Boediono menyampaikan, ini adalah kemenangan rakyat Indonesia yang sudah berhasil menyelenggarakan pemilihan umum dengan tertib, aman dan damai.

Komisi Pemilihan Umum Pusat di Jakarta, Selasa malam, menetapkan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih untuk periode 2014-2019, dalam SK 536/Kpts/KPU/Tahun 2014.

KPU menetapkan pasangan presiden dan wakil presiden terpilih dalam Pemilu 2014 nomor urut dua yaitu Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla dengan perolehan suara 70.997.833 atau 53,15 persen dari total suara sah.

Keputusan tersebut berlaku sejak ditetapkan pada 22 Juli 2014 di Jakarta, dengan tembusan kepada Pimpinan MPR, Pimpinan DPR, Pimpinan DPD, Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali, Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono serta pimpinan parpol atau gabungan parpol pengusung pasangan calon.

Sumber : ANTARA

July23
Ahok akui belum ucapkan selamat kepada Jokowi
Wednesday, 23 July 2014 pukul 08.57 WIB  Kategori Politik

Jakarta (SAPULIDI News) - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku belum mengucapkan selamat kepada Joko Widodo (Jokowi) atas kemenangannya dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014.

"Belum mengucapkan, karena kan masih belum diketahui apakah keputusan ini masih akan dilanjutkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) atau tidak," kata Basuki di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa malam.

Pria yang akrab disapa Ahok itu mengakui alasannya belum menyampaikan ucapan selamat, yakni terkait keputusan Prabowo Subianto yang mengundurkan diri sebagai calon presiden pada Selasa sore.

"Iya, saya ikut keputusan partai saja (Gerindra)," ujar Ahok.

Kendati demikian, dia memastikan akan tetap mengucapkan selamat kepada Jokowi apabila presiden terpilih itu datang ke Balai Kota DKI pada Rabu (23/7) besok.

"Kalau besok Pak Jokowi datang ke Balai Kota, pasti saya kasih selamat. Lagipula, sudah ada komunikasi juga. Rencananya, besok mau ke sini," tutur Ahok.

Dia mengungkapkan sesuai dengan izin yang diberikan, Jokowi hanya mendapatkan cuti terhitung sejak tanggal 1 Juni 2014 hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil Pilpres 2014.

"Jadi, di dalam surat cuti itu dinyatakan bahwa Pak Jokowi diberhentikan sementara saat KPU menetapkan calon tetap sampai KPU menetapkan presiden terpilih dalam Pilpres 2014. Berarti, Rabu (23/7) besok Pak Jokowi kembali lagi ke Balai Kota," ungkap Ahok.

Lebih lanjut, dia menambahkan saat kembali ke Balai Kota pada esok hari, maka Jokowi harus menyampaikan surat kepada Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono melalui Kementerian Dalam Negeri yang menyatakan telah aktif kembali menjabat sebagai kepala daerah.

"Kalau Pak Jokowi tidak mengirimkan surat itu, takutnya nanti malah dianggap lalai dan tidak menjalankan kewajiban sebagai kepala daerah dengan baik," tambah Ahok.

Hari ini, KPU telah mengumumkan hasil rekapitulasi pemungutan suara Pilpres 2014 di seluruh provinsi yang ada di Indonesia, yakni pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dengan total 46,85 persen suara dan pasangan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) 53,15 persen suara.

Sumber : ANTARA

July23
Pakar: Prabowo berhadapan hukum karena "tarik diri"
Wednesday, 23 July 2014 pukul 08.43 WIB  Kategori Politik

Jakarta (SAPULIDI News) - Calon presiden nomor urut 1 Prabowo Subianto bisa berhadapan dengan hukum karena pernyataannya menarik diri dari Pemilu Presiden 2014, kata pakar hukum tata negara Refly Harun.

"Ya, undang-udang dibuat untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu," katanya dalam siaran pers di Jakarta, Selasa.

Menurut Refly, keputusan Prabowo tersebut memicu beragam kontroversi bahkan ia bisa berhadapan dengan hukum karena keputusannya tersebut, yakni dalam Pasal 246 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan ancaman hukuman penjara tiga hingga enam tahun.

Senada dengan Refli, pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra juga menyesalkan keputusan Prabowo untuk menarik diri.

Hal itu disampaikan Yusril melalui laman twitternya.

"Prabowo tidak bisa mundur dari pencapresan hanya beberapa saat menjelang KPU umumkan hasil final piplres, meski dengan hak konstitusional," kicau Yusril

Ia mengatakan dalam UU Pilpres sebagaimana dalam UU Pileg dan Pilkada, seorang calon yang sudah disahkan sebagai calon tak boleh mundur dengan alasan apapun.

Keputusan Prabowo untuk menarik diri tak hanya disesalkan oleh pakar hukum tata negara, namun juga oleh berbagai pihak, seperti Ketua MPR Sidarto Danusubrata.

"Ini keputusan yang mencoreng wajah demokrasi Indonesia. Demokrasi kita dalam sorotan dunia," katanya.

Ia juga menyesalkan tim saksi Prabowo yang memilih "walk out" dalam rapat rekapitulasi suara di KPU.

Pada kesempatan sebelumnya, calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menyatakan menolak apapun keputusan KPU atas hasil Pilpres 2014 yang disampaikan lewat saksi mereka di Gedung KPU, di Jakarta, Selasa.

Saksi Prabowo, Rambe K. Zaman, membacakan surat yang ditandatangani Prabowo Subianto pada 22 Juli 2014 bernomor 07001/capres nomor 1/2014 tentang hal penarikan diri dari proses rekapitulasi suara Pilpres 2014.

Usai membacakan surat pernyataan sikap yang disebut Rambe sebagai hasil rapat tim kampanye nasional Prabowo-Hatta itu, semua saksi Prabowo-Hatta lalu keluar dari ruang rapat pleno rekapitulasi suara yang menyisakan pembahasan provinsi Jawa Timur, Papua, dan pembahasan lanjutan Sumatera Utara yang pada Senin (21/7) ditunda untuk disahkan.

"Kami menemukan beberapa hal yang memperlihatkan cacatnya pilpres sehingga hilangnya hak-hak demokrasi negara Indonesia," kata Rambe.

Rambe mengatakan bahwa mereka menilai Pilpres 2014 bermasalah, tidak demokratis, bertentangan dengan Undang-Undang 1945, tidak adil, tidak terbuka, dan banyak aturan lain dibuat serta dilanggar KPU.

Sumber : ANTARA