Berita-Berita Politik

July23
Wapres Boediono ucapkan selamat kepada Jokowi dan JK
Wednesday, 23 July 2014 pukul 09.00 WIB  Kategori Politik

Jakarta (SAPULIDI News) - Wakil Presiden Boediono menyampaikan ucapan selamat atas penetapan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih dalam Pilpres 2014.

"Bapak Wakil Presiden baru saja menelpon keduanya untuk mengucapkan selamat atas penetapan keduanya sebagai presiden dan wapres mendatang," kata Juru Bicara Wapres Yopie Hidayat dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Rabu.

Wapres Boediono, menurut Yopie, siap bekerja sama membantu calon pemimpin Indonesia masa jabatan 2014-2019 itu dalam melakukan persiapan perpindahan kewenangan pemerintahan secara resmi pada Oktober 2014 nanti.

Boediono menyampaikan, ini adalah kemenangan rakyat Indonesia yang sudah berhasil menyelenggarakan pemilihan umum dengan tertib, aman dan damai.

Komisi Pemilihan Umum Pusat di Jakarta, Selasa malam, menetapkan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih untuk periode 2014-2019, dalam SK 536/Kpts/KPU/Tahun 2014.

KPU menetapkan pasangan presiden dan wakil presiden terpilih dalam Pemilu 2014 nomor urut dua yaitu Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla dengan perolehan suara 70.997.833 atau 53,15 persen dari total suara sah.

Keputusan tersebut berlaku sejak ditetapkan pada 22 Juli 2014 di Jakarta, dengan tembusan kepada Pimpinan MPR, Pimpinan DPR, Pimpinan DPD, Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali, Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono serta pimpinan parpol atau gabungan parpol pengusung pasangan calon.

Sumber : ANTARA

July23
Ahok akui belum ucapkan selamat kepada Jokowi
Wednesday, 23 July 2014 pukul 08.57 WIB  Kategori Politik

Jakarta (SAPULIDI News) - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku belum mengucapkan selamat kepada Joko Widodo (Jokowi) atas kemenangannya dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014.

"Belum mengucapkan, karena kan masih belum diketahui apakah keputusan ini masih akan dilanjutkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) atau tidak," kata Basuki di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa malam.

Pria yang akrab disapa Ahok itu mengakui alasannya belum menyampaikan ucapan selamat, yakni terkait keputusan Prabowo Subianto yang mengundurkan diri sebagai calon presiden pada Selasa sore.

"Iya, saya ikut keputusan partai saja (Gerindra)," ujar Ahok.

Kendati demikian, dia memastikan akan tetap mengucapkan selamat kepada Jokowi apabila presiden terpilih itu datang ke Balai Kota DKI pada Rabu (23/7) besok.

"Kalau besok Pak Jokowi datang ke Balai Kota, pasti saya kasih selamat. Lagipula, sudah ada komunikasi juga. Rencananya, besok mau ke sini," tutur Ahok.

Dia mengungkapkan sesuai dengan izin yang diberikan, Jokowi hanya mendapatkan cuti terhitung sejak tanggal 1 Juni 2014 hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil Pilpres 2014.

"Jadi, di dalam surat cuti itu dinyatakan bahwa Pak Jokowi diberhentikan sementara saat KPU menetapkan calon tetap sampai KPU menetapkan presiden terpilih dalam Pilpres 2014. Berarti, Rabu (23/7) besok Pak Jokowi kembali lagi ke Balai Kota," ungkap Ahok.

Lebih lanjut, dia menambahkan saat kembali ke Balai Kota pada esok hari, maka Jokowi harus menyampaikan surat kepada Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono melalui Kementerian Dalam Negeri yang menyatakan telah aktif kembali menjabat sebagai kepala daerah.

"Kalau Pak Jokowi tidak mengirimkan surat itu, takutnya nanti malah dianggap lalai dan tidak menjalankan kewajiban sebagai kepala daerah dengan baik," tambah Ahok.

Hari ini, KPU telah mengumumkan hasil rekapitulasi pemungutan suara Pilpres 2014 di seluruh provinsi yang ada di Indonesia, yakni pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dengan total 46,85 persen suara dan pasangan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) 53,15 persen suara.

Sumber : ANTARA

July23
Pakar: Prabowo berhadapan hukum karena "tarik diri"
Wednesday, 23 July 2014 pukul 08.43 WIB  Kategori Politik

Jakarta (SAPULIDI News) - Calon presiden nomor urut 1 Prabowo Subianto bisa berhadapan dengan hukum karena pernyataannya menarik diri dari Pemilu Presiden 2014, kata pakar hukum tata negara Refly Harun.

"Ya, undang-udang dibuat untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu," katanya dalam siaran pers di Jakarta, Selasa.

Menurut Refly, keputusan Prabowo tersebut memicu beragam kontroversi bahkan ia bisa berhadapan dengan hukum karena keputusannya tersebut, yakni dalam Pasal 246 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan ancaman hukuman penjara tiga hingga enam tahun.

Senada dengan Refli, pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra juga menyesalkan keputusan Prabowo untuk menarik diri.

Hal itu disampaikan Yusril melalui laman twitternya.

"Prabowo tidak bisa mundur dari pencapresan hanya beberapa saat menjelang KPU umumkan hasil final piplres, meski dengan hak konstitusional," kicau Yusril

Ia mengatakan dalam UU Pilpres sebagaimana dalam UU Pileg dan Pilkada, seorang calon yang sudah disahkan sebagai calon tak boleh mundur dengan alasan apapun.

Keputusan Prabowo untuk menarik diri tak hanya disesalkan oleh pakar hukum tata negara, namun juga oleh berbagai pihak, seperti Ketua MPR Sidarto Danusubrata.

"Ini keputusan yang mencoreng wajah demokrasi Indonesia. Demokrasi kita dalam sorotan dunia," katanya.

Ia juga menyesalkan tim saksi Prabowo yang memilih "walk out" dalam rapat rekapitulasi suara di KPU.

Pada kesempatan sebelumnya, calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menyatakan menolak apapun keputusan KPU atas hasil Pilpres 2014 yang disampaikan lewat saksi mereka di Gedung KPU, di Jakarta, Selasa.

Saksi Prabowo, Rambe K. Zaman, membacakan surat yang ditandatangani Prabowo Subianto pada 22 Juli 2014 bernomor 07001/capres nomor 1/2014 tentang hal penarikan diri dari proses rekapitulasi suara Pilpres 2014.

Usai membacakan surat pernyataan sikap yang disebut Rambe sebagai hasil rapat tim kampanye nasional Prabowo-Hatta itu, semua saksi Prabowo-Hatta lalu keluar dari ruang rapat pleno rekapitulasi suara yang menyisakan pembahasan provinsi Jawa Timur, Papua, dan pembahasan lanjutan Sumatera Utara yang pada Senin (21/7) ditunda untuk disahkan.

"Kami menemukan beberapa hal yang memperlihatkan cacatnya pilpres sehingga hilangnya hak-hak demokrasi negara Indonesia," kata Rambe.

Rambe mengatakan bahwa mereka menilai Pilpres 2014 bermasalah, tidak demokratis, bertentangan dengan Undang-Undang 1945, tidak adil, tidak terbuka, dan banyak aturan lain dibuat serta dilanggar KPU.

Sumber : ANTARA

July22
KPU Tetapkan Jokowi-JK Jadi Presiden Terpilih 2014-2019
Tuesday, 22 July 2014 pukul 23.39 WIB  Kategori Politik

Jakarta [SAPULIDI News] - Komisi Pemilihan Umum Pusat di Jakarta, Selasa malam, menetapkan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih untuk periode 2014-2019, dalam SK 536/Kpts/KPU/Tahun 2014.

July22
28 Provinsi Sudah Ditetapkan KPU
Tuesday, 22 July 2014 pukul 13.36 WIB  Kategori Politik

Jakarta [SAPULIDI News] - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat menetapkan rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Umum (KPU) Presiden dan Wakil Presiden 2014 dari 28 provinsi hingga Selasa dini hari pukul 02.00 WIB.

July20
327 Kepala Daerah Terkena Kasus Hukum
Sunday, 20 July 2014 pukul 02.23 WIB  Kategori Politik

Jakarta [SAPULIDI News] - Sejak diberilakukanya pemilian kepala daerah (Pilkada) secara langsung sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Taun 2004, banyak terjadi permasalahan.

July17
JPPR: 188 Juta Orang Datang ke TPS Saat Pilpres
Thursday, 17 July 2014 pukul 21.42 WIB  Kategori Politik

Jakarta [SAPULIDI News] - Kita patut bersyukur bisa melewati agenda nasional pemungutan suara pemilu presiden 9 Juli dengan aman. Apresiasi kepada KPU dan seluruh penyelenggara pemilu. Tapi penyelenggaraan pemilu presiden lalu masih belum sempurna.

July17
Rekap Hasil Pilpres di Jakarta 18 Juli 2014
Thursday, 17 July 2014 pukul 04.06 WIB  Kategori Politik

Jakarta [SAPULIDI News] - Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta menjadwalkan rapat pleno penetapan rekapitulasi hasil suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 9 Juli 2014 secara terbuka di sebuah hotel di Jakarta Pusat pada 18-19 Juli 2014.

July16
ISI: Sederhanakan Rekapitulasi Suara Untuk Antisipasi Kecurangan
Wednesday, 16 July 2014 pukul 05.32 WIB  Kategori Politik

Jakarta [SAPULIDI News] - Direktur Institute for Strategic Initiative (ISI) Lucky Djani mengatakan rekapitulasi penghitungan suara manual dari pemilihan umum sebaiknya disederhanakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kecurangan manipulasi suara.

July10
Survey RRI : Jokowi-Jk Kuasai 22 Provinsi
Thursday, 10 July 2014 pukul 05.24 WIB  Kategori Politik

Jakarta [SAPULIDI News] - Hasil survey Radio Republik Indonesia (RRI) yang ditampilkan di detik.com menunjukkan pasangan nomor urut 2, Jokowi-Jk unggul di 22 provinsi.